Prasetya Online

>

Berita UB

Ketua KPK Ajak Mahasiswa Kontribusi dalam PEMILU

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh vicky.nurw pada 15 Mei 2018 | Komentar : 0 | Dilihat : 96

Ketua KPK saat Diskusi Terbuka "Korupsi dan Pesta Demokrasi di Indonesia".
Ketua KPK saat Diskusi Terbuka "Korupsi dan Pesta Demokrasi di Indonesia".
Kasus korupsi yang menjerat belasan anggota dewan dan pejabat tinggi Kota Malang saat ini tengah menjadi sorotan. Hal tersebut tak lantas membuat masyarakat utamanya akademisi geram. Untuk menjawab dan mencari solusi atas masalah korupsi, kemarin (4/05) digelar Diskusi Terbuka yang bertema "Korupsi dan Pesta Demokrasi di Indonesia" yang bertempat di Studio UBTV. Gelaran acara tersebut dilaksanakan oleh kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Corruption Watch (MCW), Persada UB, dan Forum Mahasiswa Peduli Keadilan (FORMAH PK).

Diskusi terbuka kali ini mendatangkan beberapa pembicara ahli diantaranya Ketua KPK, Ir Agus Rahardjo MSM, peneliti Persada UB, Dr Lucky Endrawati, SH, MH, serta koordinator MCW, M Fahrudin.

Turut hadir untuk membuka acara Rektor Universitas Brawijaya Prof. Dr. Ir. Muhammad Bisri, M.S. Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan demokrasi dilingkup kampus telah diterapkan pada pemilihan Presiden EM dan DPM berbasis IT dengan cara e-vote pada setiap Fakultas, yang mana hasil akhirnya dipantau pada suatu tempat terpusat yang mana berdampak pada efisiensi waktu, minim budget, dan akurat. "Semoga Pemilu yang biasanya pakai kotak suara bisa mencoba berbasis IT agar tidak terjadi perbedaan pendapat yang berakibat pada hasil akhir " ungkapnya.

Agus Rahardjo, dalam paparannya menyampaikan meningkatnya jumlah kasus korupsi setiap tahun. "Tercatat ada 75 Bupati atau Wali Kota dan 17 Gubernur di Indonesia telah ditangkap KPK karena kasus korupsi. "Hati-hati dalam memilih wakil di legislatif dan eksekutif. Karena mereka memiliki kewenangan yang sangat besar," kata Agus.

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pemilu agar berintegritas. "Salah satunya adalah rekrutmen penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Daerah. Harapannya mahasiswa dapat berkontribusi dalam proses pemilu", terangnya.

Agus menyebutkan legislatif dan eksekutif memiliki peluang tinggi memanfaatkan kekuasaannya. Oleh karena itu, ia berharap seluruh daerah bisa menerapkan e-planning dan e-budgeting.Tujuannya untuk memberikan transparansi kepada masyarakat tentang anggaran daerah. Ia pun juga mengapresiasi pemerintah daerah yang memiliki pusat pelayanan terpadu satu pintu, sehingga mengurangi tindakan korupsi atau suap. 

Sementara Peneliti Persada UB, Lucky Endarwati, pada pemaparannya banyak membahas tentang hukum yang digunakan dalam pemberantasan korupsi. Lucky menerangkan sejumlah pasal yang ditujukan untuk pemberantasan korupsi diantaranya UU No 23 Tahun 2014 dan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan Koordinator MCW, Fahrudin lebih banyak membahas terkait riset MCW khususnya kasus di Kota Malang. Dalam risetnya, Fahrudin menilai pemberhentian 19 anggota DPRD dan Wali Kota Malang non aktif saat ini telah menghentikan roda pemerintahan. [dinda/vicky]

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID