Prasetya Online

>

Berita UB

Kejari Bakal Periksa LPM Unibraw

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh prasetya1 pada 05 Januari 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 5030

Tim korupsi Kejari Kabupaten Malang mulai bergerak selangkah lagi memanggil pejabat di luar Dinas Perkebunan dan Pertanian (DPP) Pemkab Malang. Pihak eksternal tersebut berasal dari LPM Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang.
"Pemanggilan pihak luar itu dilakukan karena LPM Unibraw masuk sebagai konsultan proyek," ujar Kajari Eli Shahputra kemarin.
Seperti diberitakan sebelumnya, lima pejabat pemkab diperiksa kejari terkait dugaan penyelewengan dana proyek Kimbun. Mereka adalah Kabag TU Budi Prasetyo, Kabid Alat Mesin Pertanian Edi Waluyo, Kepala UPTD TRI Sutarto, Pelaksana Harian DPP Iskanto, serta Asisten II Sekkab Bidang Administrasi Keuangan Abdul Malik.
Menurut Ely, pejabat LPM Unibraw yang diperiksa kejari adalah Ketua LPM Unibraw Prof Dr Syamsul Bahri. Prof Syamsul diperiksa terkait apakah pengalihan dana Kimbun ke Kigumas sudah dikonsultasikan kepada LPM atau belum.
Selain memanggil eksternal DPP, tim korupsi juga memeriksa Kabid Program dan Perencanaan DPP Ekanto Selar. Kehadiran Ekanto ini diperlukan untuk mengetahui penyusunan program Kimbun, serta pengalihan proyek itu ke Kigumas. Sehingga, proyek Kimbun ini dianggap melekat dengan Kigumas. "Pemeriksaan itu adalah bola panas yang terus menggelinding. Yang dilalui bola panas ini pasti akan kami panggil," ucap mantan Kabag TU Pimpinan Kejagung ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang Suhadi langsung tancap gas. Usai pembahasan panggar sekitar tanggal 31 nanti langsung membentuk panitia khusus (pansus) Kimbun. Apakah proyek Kimbun ini melanggar atau tidak bisa dibukltikan dalam pansus ini.
Di tempat berbeda, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang Imam Syafi'i mendukung upaya pemanggilan LPM Unibraw. Pasalnya, saat hearing antara Kepala DPP Hendro Soesanto dengan komisi B beberapa waktu lalu, tercatat anggaran Kimbun untuk pengadaan alat Rp 900 juta, prasarana Rp 900 juta, serta biaya pihak ketiga Rp 600 juta. Dimungkinkan, pemanggilan pihak ketiga ini terkait hasil hearing. "Kami minta kejari tetap konsisten terhadap pemeriksaan ini," tandas mantan Ketua DPC PKS ini. (don) http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_radar&id=77516&c=88

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID