Prasetya Online

>

Berita UB

Fakultas Hukum Gelar Kuliah Tamu tentang Sistem Pemilihan Umum 2019

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh zenefale pada 09 Juni 2016 | Komentar : 0 | Dilihat : 1655

Universitas Brawijaya menyelenggarakan kuliah tamu dengan mengusung tema "Penataan Sistem Regulasi dalam Pemilihan Umum Serentak" pada Jumat (3/6) yang bertempat di ruang auditorium Fakultas Hukum Lt.6. Acara yang dipelopori oleh Pusat Pengembangan Otononomi Daerah (PP OTODA) besama dengan Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana FH UB  ini menghadirkan narasumber Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, sekaligus juga diikuti oleh Mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Brawijaya dan juga dari beberapa universitas di Malang.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum UB, Dr. Rachmad Syafa'at, SH., M.Si, mengungkapkan harapannya kepada seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dengan adanya kuliah tamu ini menjadi wawasan tentang solusi mengurangi konflik yang sering terjadi di Indonesia seperti money politik.

Prof. Jimly Asshiddiqie yang juga merupakan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP). menyampaikan apresiasinya kepada panitia penyelenggara tentang pemilihan tema yang sangat tepat untuk dibahasa saat ini. Karena pembahasan mengenai penataan sistem regulasi dalam pemilu serentak harus segera dicermati. "Pemilihan umum anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2019, akan dilakukan secara serentak," ujarnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi agar Indonesia menerapkan sistem pemilihan serentak antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden mulai tahun 2019 dapat menjadi wacana untuk melakukan konsolidasi kebijakan sistem pemilu Indonesia di masa depan. Konsolidasi kebijakan itu perlu diarahkan ke arah sistem demokrasi yang lebih efisien. Tentunya, menciptakan sistem pemerintahan yang kuat, efektif, tetapi akuntabel dan berintegritas.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut juga memberikan wawasan tentang contoh bagaimana Indonesia merujuk pada penyelenggaran pemilu di Amerika Serikat yang seolah-olah terkesan pemilihan langsung, namun secara teknis bukan pemilihan langsung. Kita lebih memilih langsung dari selangsung-langsungnya. Dan, bukan hanya pilpres, tapi pemilihan gubernur, walikota, dan bupati juga. "Pemerintahan yang dihasilkan oleh sistem pemilihan seperti yang kita praktekkan saat ini belum matang, masih belum menjamin stabilitas pemerintahan maupun kuatnya sistem presidensil. Akan tetapi apabila nanti pemilihan serentak telah dilakukan, baik dari tingkat eksekutif maupun legislatif, maka akan ada perkembangan sistem pemerintahan presidential yang solid," tambahnya. 

Artikel terkait

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID