Prasetya Online

>

Berita UB

Dosen UB Beri Masukan DPR RI Terkait EBT

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh oky_dian pada 29 Januari 2019 | Komentar : 0 | Dilihat : 349

Ketua tim Komisi VII DPR RI Ir. Hr. Ridwan Hisyam (dua dari kanan) bersama Rektor UB PRof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani, MS saat pembahasan RUU EBT di GUest House UB
Ketua tim Komisi VII DPR RI Ir. Hr. Ridwan Hisyam (dua dari kanan) bersama Rektor UB PRof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani, MS saat pembahasan RUU EBT di GUest House UB

Dosen Hukum Tata Negara, Dosen Geofisika, dan Dosen Teknik dari Universitas Brawijaya (UB) memberi masukan kepada DPR RI terkait  RUU Tentang Energi Baru dan Terbarukan. Masukan yang mereka berikan di utarakan dalam sebuah kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Terkait RUU Tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Guest House UB, Selasa (29/1/2019).

Dosen Geofisika UB Sukir Maryanto,Ph.D  menjelaskan Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan mineral. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara nomer satu dengan potensi bencana alam. Menurut Sukir RUU perlu dilengkapi dengan desain analisa sebuah bencana alam.

"RUU Perlu dilengkapi dengan melibatan berbagai konsep yang berkaitan dengan keseimbangan antara memanfaatkan Sumber Daya yang ada dengan bagaimana desain analisa sebuah bencana sehingga bisa berimbang dalam menyikapinya. Ini yang harus ditambahkan dalam RUU,"katanya.

Dosen hukum Tata Negara Dr. Aan Eko Widiarto, SH, M.Hum lebih mengkritisi terkait dengan penjualan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Menurutnya ada sebuah kewajiban negara untuk memberi EBT dari badan usaha yang ada di masyarakat. Namun mahalnya harga EBT membuat dilema karena adanya kekhawatiran akan kerugian yang dialami oleh negara. Di satu sisi jika tidak dibeli oleh negara maka EBT yang dihasilkan oleh masyarakat menjadi mubzir karena ketidak siapan negara untuk membeli.

Sementara dari sisi teknik, Dr. Ir. Sholeh Hadi Pramono, MS memberi masukan bahwa ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam RUU secara logis dan rasional. Menurutnya energi baru dan terbarukan memiliki aspek positif yang dapat mengatur energi listrik sesuai dengan sumber daya yang ada.

"Pemerintah harus bijak bahwa potensi sumber daya kita sebagai sumber energi keperluan penyedia sumber energi listrik kan terbatas, semakin tahun semakin terbatas. Sehingga alternatif energi baru ini yang harus diperlukan. Berbagai upaya harus dilakukan baik dari aspek industri yang akan menghasilkan perangkat untuk menunjang energi baru dan terbarukan maupun pihak yang akan berperan mengelola energi baru. Pengguna juga perlu dilibatkan begitu juga dengan pemerintah. Jadi semua pihak harus dilibatkan untuk kelangsungan energi baru,"kata Sholeh.

Pembahasan RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan Bersama Komisi VII DPR RI dan Universitas Brawijaya dihadiri oleh Ketua tim Komisi VII DPR RI Ir. Hr. Ridwan Hisyam, Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani, AR, MS selaku Rektor Universitas Brawijaya, Kepala LLDIKTI Jawa Timur Ir. Suprapto, Perwakilan Rektor se-Malang Raya, serta anggota tim Komisi VII DPR RI.

"Mahasiwa UB sudah mulai kritis mengenai energi baru dan terbarukan. Riset energi ini dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, sudah cukup lama. Agar menjadi masukan kedepannya," kata Rektor UB dalam sambutannya.

Sementara Ridwan Hisjam mengatakan diskusi ini bertujuan untuk mencari masukan , kritik, serta saran untuk kelancaran disahkannya RUU. [Kirana/Oky Dian/Humas UB]

 

 

 

 

 

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID