Prasetya Online

>

Berita UB

Diskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF Versi Word
Dikirim oleh humas3 pada 11 Juni 2012 | Komentar : 0 | Dilihat : 8014

Dr. Bambang Widjojanto,
Dr. Bambang Widjojanto,

Diskresi sebagai suatu kekuasaan yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum. Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik yang pada prakteknya, keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya daripada legalitas hukum yang berlaku.

Demikian disampaikan Prof. Dr. Marwan Effendi, SH., MH.,  Ketua Satgas Pengawasan Penanganan Perkara TindakPidana Korupsi pada Kejaksaan R.I. dalam Seminar Nasional “Diskresi Dalam Penegakan HukumTindak Pidana Korupsi” di Gedung Rektorat Lantai Enam. Acara dibuka secara langsung oleh Rektor UB, Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito.Lebih lanjut Prof. Marwan memaparkan diskresi bisa dilakukan ketika tiga syarat terpenuhi antara lain, menyangkut kepentingan umum, masih dalam lingkup kewenangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

“Kebijakan yang dihasilkan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada Tuhan YME maupun secara hukum,” tuturnya.

Dr. Bambang Widjojanto, Pimpinan KPK menambahkan pertimbangan dalam melakukan diskresi dianataranya tidak ada benturan kepentingan antara pejabat dengan produk diskresi.
“Misalnya dalam penanganan perkara Anggodo Wijoyo, Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak ikut telibat dalam perkara tersebut,”paparnya.

Selain itu, diskresi dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai fakta dan dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pemberantasan tipidkor serta tidak melawan hukum.

Sedangkan Kombes (Pol) Erwanto Kurniadi Kasubdit V Direktorat Tipidkor Bareskim Polri menyampaikan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan salah satu tugas untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat.

“Beberapa diskresi oleh penyelidik maupun penyidik dalam bidang pemberantasan tindak korupsi dilakukan mulai dari tingkat pusat sampai wilayah, namun dalam penanganannya tidak semudah yang dibayangkan,” ungkapnya.

Salah satu hambatannya adalah pada saat proses perijinan birokrasi yang panjang ketika Polri melakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara Negara saat diperiksa sebagai saksi maupun tersangka.

“Salah satu upaya untuk menekan tindak pidana korupsi adalah kualitas para penegak hukum memegang peranan sangat penting untuk jalannya suatu sistem peradilan pidana, dengan meningkatkan profesonalisme, integritas dan disipilin,” pungkasnya[arr]

Artikel terkait

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID