Prasetya Online

>

UB News

Disertasi Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum

Print version PDF version RTF version
Submit by oky_dian on April 01, 2019 | Comment(s) : 0 | View : 486

Soehartono Soemarto
Soehartono Soemarto
Rekonstuksi pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi gratifikasi harus segera dilaksanakan karena dianggap sebagai kejahatan (extra ordinary crime) yang mengakibatkan masyarakat semakin terpuruk, sengsara, miskin, dan semakin jauh dari tercapainya tujuan negara Indonesia.

Megingat tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional, maka harus diberantas untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hal tersebutlah yang melatar belakangi penelitian disertasi Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum berjudul  "Rekonstuksi Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi". Disertasi tersebut bertujuan untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB).Dalam pemaparannya Soehartono menyampaikan kebijakan pengaturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini berlaku dalam pembuktian terbalik (omkering van bewijslast / the seversal of the burden of proof), ketentuan mengenai pembuktian terbalik pada delik Gratifikasi terdapat pada Pasal 12 B Ayat (1) huruf a dan b, Ayat  (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam perumusannya, Pasal 12 B mencerminkan rasa tidak adil. Meskipun ada pemisahan secara jelas terhadap ketentuan  jumlah nominal pada Ayat (1) huruf a dan b, namun ketentuan sanksi yang diatur pada Ayat (2) nya sama atau dengan kata lain esensi dari pemisahan jumlah nilai tersebut tidak ada urgensinya, dan bertentangan dengan Pasal 37 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  yang berlaku saat ini khususnya delik Gratifikasi masih belum menjamin asas persamaan hak atau kesetaraan hukum, sehingga belum bisa mewujudkan tujuan dibentuknya hukum untuk masyarakat.

Oleh karena hal tersebut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terhadap delik Gratifikasi dimasa mendatang harus memuat rumusan pasal yang lebih baik, dengan menghilangkan ketentuan pemisah jumlah nominal Gratifikasi dan menghapuskan ketentuan minimal dari sanksi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam ujian disertasi tersebut turut hadir Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, S.H. (Promotor), Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H. (Ko-Promotor 1), Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S. (Ko Promotor 2), Prof. Masruchin Rubai, S.H., M.S. (Penguji 1),  Dr. Prija Djatmika, S.H., M.Si. (Penguji 2 sekaligus Wakil Dekan I FH UB),  Prof. Dr. Abd Rachmad Budiono S.H., M.H. (Penguji 3), Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. (Penguji 4), Dr. Sarwirini, S.H., M.S (Penguji Tamu dari Universitas Airlangga).

Sebagai promotor Made Sadhi Astuti  dalam sambutannya berpesan sebagai penegak hukum yang telah menyandang gelar doktor pendidikan ilmu hukum khususnya hukum pidana hendaknya selalu bertindak adil, jujur, bijaksana, dan rendah hati.

Semoga hasil disertasi Anda bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya kasus tindak pidana korupsi khususnya bidang gratifikasi. Dari ujian disertasinya Soehartono Soemarto menyandang Predikat A  (Sangat Memuaskan) dengan IPK 3,91. (Vida/Vika/Humas UB)

 

Comments

Send your comment

Use ID