Prasetya Online

>

Berita UB

Disertasi Setiawan: Eksistensi Pidana Mati Sebagai Non Derogable Right

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh oky_dian pada 11 April 2019 | Komentar : 0 | Dilihat : 200

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H
Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya (UB), Rabu (5/4/2019), menyelenggarakan ujian akhir disertasi Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.

Ujian terbuka ini digelar di Ruang Auditorium Gedung A, Lantai 6 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) dengan promotor Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S, dan kopromotor Prof. Dr. Abd. Rachmad Budiono, S.H., M.H dan Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.Tim penguji terdiri dari Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H.; Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H., M.Hum; Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si, dan Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H yang merupakan penguji tamu dari Universitas Airlangga.

Dalam ujian tersebut Setiawan Noerdajasakti mempertahankan disertasinya yang berjudul "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Hidup Sebagai Non Derogable Rights" untuk mendapatkan gelar doktor ilmu hukum.Non derogable rights adalah sebutan untuk pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hak hidup sebagai non derogable rights selalu dicantumkan pada urutan pertama sebelum hak-hak lain yang menunjukkan pentingnya perlindungan atas hak hidup. 

Namun, di lain sisi pidana mati berlaku di Indonesia yang eksistensinya tercantum dalam KUHP dan sejumlah undang-undang di luar KUHP. Kenyataan ini menimbulkan persoalan teori karena keberadaan pidana mati bertentangan dengan teori negara hukum yang di dalamnya menjamin perlindungan hak asasi manusia terutama hak hidup sebagai non derogable rights.

Hal tersebut menjadi latar belakang penulisan disertasi Sakti. Di akhir disertasinya, Sakti memberikan rekomendasi terkait pengaturan pidana mati dan hak hidup sebagai non derogable rights agar terjadi sinkronisasi pada taraf vertikal antara UUDN RI Tahun 1945 dengan Undang-Undang HAM, maka harus pula menindaklanjutinya dengan cara mencantumkan ketentuan pasal mengenai pembatasan hak hidup sebagai non derogable rights pada putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, serta pidana mati dalam RUU KUHP mengakomodir lembaga mediasi penal yang selama ini dikenal dalam Hukum Pidana Islam.

Mediasi penal dapat ditawarkan sebagai alternatif agar pidana mati tidak jadi dilaksanakan. Dengan disertasi ini, Sakti dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor ilmu hukum yang ke-395 dengan predikat sangat memuaskan. (Dita/Vika/Humas UB)

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID