Prasetya Online

>

Berita UB

Disertasi Bambang Sugiri

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF Versi Word
Dikirim oleh humas3 pada 04 October 2012 | Komentar : 0 | Dilihat : 5322

Bambang Sugiri
Bambang Sugiri

Krisis lingkungan hidup dewasa ini tidak lagi dipahami sekedar isu. Krisis lingkungan hidup telah menjelma menjadi ancaman terutama bagi negara baik dalam skala Nasional ataupun Internasional . Di tengah krisis lingkungan hidup yang makin parah, kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup menarik untuk dikaji.

Demikian pemaparan awal dari Bambang Sugiri dalam Ujian Disertasi yang berlangsung Kamis ( 4/10) di Gedung Fahultas Hukum (FH) lantai enam berjudul  “Pergeseran Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

Bambang melanjutkan kebijakan hukum pidana tentang lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menunjukan terjadinya dinamika penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Jika pada masa-masa sebelumhya sanksi hukum pidana ditempatkan pada posisi ultimatum remedium, maka pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ditempatkan pada posisi primum remedium.
Disertasi ini mencoba untuk menelusuri ide dasar yang menjadi latar belakang pergeseran kebijakan hukum pidana tentang pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Menurutnya, penelitian ini penting karena akan menemukan dasar pembenaran penggunaan hukum pidana sebagai sarana penggulangan pencemaran lingkungan hidup baik dilihat dari sudut sifat bahayanya perbuatan ataupun sifat bahayanya orang yang melakukan.

Sehingga permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah apakah ketentuan pidana tentang pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 32 Tahun 2009 telah mencerminkan ide dasar yang menjadi basis pergeserannya serta apakah ketentuan pidana tentang  pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 32 Tahun 2009 yang memiliki kesesuaian dengan asas-asas hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Umum Bab I KUHP.  

Bambang menggunakan tiga pendekatan dalam disertasinya ini mulai dari pendekatan filosofis,  pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang. Sementara untuk analisis hasil penelitian digunakan teori kebijakan hukum pidana dan model hukum tentang kriminalisasi pencemaran lingkungan hidup serta model harmonisasi ketentuan hukum pidana sebagai satu kesatuan sistem pemindanaan di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukan bahwa  ide dasar pergeseran kebijakan hukum pidana tentang pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bersumber pada landasan filosofis dan dasar ratio legis menempatkan lingkungan hidup sebagai sebuah kepentingan hukum. Perbuatan pidana yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diformulasikan secara berlapis dari pelanggaram kewajiban administrasi yang sama sekali belum membahayakan lingkungan hidup hingga pencemaran lingkungan hidup berat yang terlepas kaitannya dengan pelanggaran kewajiban administrasi.

Pada paparan terakhirnya Bambang merekomendasikan perlu adanya reformulasi ketentuan pidana tentang pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta perlunya aturan atau pedoman pemindanaan pidana denda dan ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. [ran]

Artikel terkait

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID