Prasetya Online

>

Berita UB

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF Versi Word
Dikirim oleh prasetya1 pada 19 Agustus 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 3028

Pengadaan barang dan jasa bagi institusi pemerintah ternyata tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada prosedur dan peraturan yang harus dipenuhi oleh institusi pemerintah apabila mereka melakukan pengadaan barang dan jasa. Hal ini terungkap pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Research Centre for Conflict and Policy (RCCP) atau atau Pusat Kajian Kebijakan dan Konflik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya di Hotel Pelangi Malang, Jum’at (19/8) lalu. Ketua RCCP Drs. Abdul Hakim MSi menyatakan bahwa kegiatan diklat ini merupakan salah satu upaya untuk membantu para pengguna barang dan jasa, yaitu para kepala kantor, satuan kerja, pemimpin proyek, pengguna anggaran daerah, dan pejabat lain yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan unit kerja. Selain itu diklat juga bermanfaat bagi anggota badan legislatif, agar dapat memahami secara lebih baik isi KEPRES No. 80 tahun 2003. Di samping diklat yang terselenggara atas kerjasama dengan Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan BAPPENAS, juga diselenggarakan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional. Ujian sertifikasi dilakukan sebagai upaya pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang dan jasa, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka (15) Kepres No. 80 tahun 2003. Hadir sebagai pemateri Ir. Agus Raharjo MSM dan Setya Budi Arijanta SH KN dari BAPPENAS serta seorang konsultan dari CBU Jakarta. Diklat selama tiga hari ini dibuka oleh Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Drs. Suhadak, M. Ec serta diikuti oleh lebih kurang 57 orang peserta dari lingkungan birokrasi, konsultan, dosen PTN/PTS dan rumah sakit di wilayah Malang. Materi diklat yang diberikan meliputi kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah, persiapan pengadaan barang, jasa pemborong, jasa konsultasi dan jasa lainnya (prakualifikasi, pascakualifikasi dan penilaian kualifikasi), serta simulasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan sistem pengawasan pengadaan barang/jasa. Dalam diklat dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki jabatan sebagai petugas pengadaan barang/jasa dituntut harus memiliki integritas moral yang tinggi. Selain itu, kedisiplinan, tanggungjawab, kualitas, manajerial yang tinggi serta mampu mengambil keputusan yang baik, bertindak tegas dan tidak melakukan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam melakukan tugasnya juga harus dimiliki. Selanjutnya diungkapkan Setya Budi bahwa lembaga pemerintah pusat maupun daerah dihimbau untuk tidak menjadi penyedia barang dan jasa dalam pengadaan kebutuhannya. Namun kenyataan yang terjadi selama ini masih saja ada lembaga yang melanggar peraturan pemerintah yang sudah ditentukan itu. Dengan adanya Keppres 80/2003 Jo No 61/2004 diharapkan seluruh petugas pengadaan barang/jasa dapat memahami setiap ketentuannya. “Unsur keanggotaan panitia pengadaan yang dipilih juga harus memahami tata cara pengadaan, memahami substansi kegiatan/pekerjaan serta memahami hukum-hukum kontrak/perjanjian”, pungkasnya. [nik]

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID