Prasetya Online

>

Berita UB

Bambang Pastikan PT BHMN 2006. SPP Pakai Sistem Subsidi Silang

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF Versi Word
Dikirim oleh prasetya1 pada 05 Maret 2005 | Komentar : 0 | Dilihat : 2310

Polemik yang mengguncang civitas akademika Universitas Brawijaya (Unibraw) soal status PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara), agaknya, bakal berakhir. Itu setelah Rektor Unibraw Bambang Guritno memastikan bahwa status tersebut akan digenggam Unibraw tahun 2006 mendatang.
Artinya, setahun lagi PTN kebanggaan masyarakat Malang tersebut benar-benar menjadi PTN yang memiliki otonomi penuh atas rumah tangga kampusnya. "Itu salah satu keuntungan yang ingin kami raih. Karena itulah Unibraw terus menggodok konsep BHMN ini. Paling tidak, dengan memegang status BHMN, ruang gerak kampus semakin luas dan tidak terbatas," jelas Bambang kemarin.
Kenapa 2006? Disinggung soal ini, Bambang menjelaskan, paling tidak, pemerintah pusat butuh waktu satu tahun penuh untuk melakukan evaluasi terhadap kesiapan Unibraw. Terutama, fasilitas dan kelengkapan yang dimiliki untuk menunjang program tersebut. Sedang, saat ini, tim BHMN Unibraw sendiri masih mematangkan konsep tersebut selain gencar melakukan sosialisasi terhadap semua pihak.
Sekadar mengingatkan, sebenarnya wacana PT BHMN Unibraw telah tercetus pada 2001 lalu. Namun, saat itu masih timbul pro kontra dari kalangan Unibraw sendiri. Terutama kalangan mahasiswa yang sempat menentang keras niat Unibraw. Salah satu alasannya, jika Unibraw menjadi PT BHMN, bisa dipastikan biaya SPP per semester melonjak drastis. Bukan itu saja, beberapa waktu lalu, beberapa anggota Senat Unibraw ternyata tidak satu suara menanggapi soal BHMN tersebut. Dalihnya, Unibraw kurang sosialisasi. Bahkan, sarana dan pra sarana yang dimiliki Unibraw sampai saat ini dinilai belum memadai untuk menyongsong BHMN. "Sah-sah saja individu berkomentar. Yang jelas, konsep BHMN tidak akan berubah," tandasnya.
Latar belakang lain yang membuat Bambang bertahan dengan konsep tersebut adalah kondisi perguruan tinggi di Indonesia masih terbelenggu dengan peraturan-peraturan usang. Karena itulah, tanpa adanya otonomi kampus, masa depan kampus tidak akan berkembang. Bahkan, tidak akan menunjukkan kemajuan berarti karena terus berada di bawah kendali pemerintah. "Yang tahu kondisi persis kampus kan PT bersangkutan, akan lebih maksimal kalau kendali berada di tangan kampus," ujar Bambang.
Lain halnya jika PT berada di bawah wewenang pemerintah, tepatnya dirjen Dikti maka segala sesuatu akan melalui jalur birokrasi yang rumit. Padahal, kata dia, untuk mengambil langkah yang mendesak, pihak kampus tidak bisa menunggu terlalu lama. "Contoh kecil soal keuangan, dengan status BHMN, PT akan lebih bebas. Begitu juga dengan kepegawaian," tandasnya.
Bagaimana dengan melonjaknya SPP? Menanggapi masalah ini, Bambang kembali menegaskan, soal otonomi kampus memang berimbas pada kenaikan SPP. Namun, bukan berarti dipukul rata. Artinya, ketika sebuah perguruan tinggi berstatus BHMN, maka segala sesuatu akan lebih ringkas tatanannya, termasuk soal penentuan SPP. Untuk masalah ini, tidak lagi masanya berbicara soal pendidikan mahal atau murah. Tapi, bagaimana meningkatkan kualitas PT bersangkutan.
Hanya saja, untuk mengantisipasi timbulnya gejolak, Unibraw akan menerapkan sistem subsidi silang. Yang mampu akan membayar lebih tinggi, yang kemampuannya sedang membayar sesuai kemampuan. Begitu juga dengan yang tidak mampu. Bahkan, bisa jadi, untuk golongan mahasiswa tidak mampu Unibraw akan membebaskan SPP. "Saya rasa ini akan lebih adil. Tidak seperti sekarang yang dipukul rata, malah menunjukkan sistem yang tidak fair," ungkap dia.
Bambang juga mengaku, selama konsep tersebut digodok tim bersangkutan, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke seluruh warga kampus. Terutama EM (eksekutif mahasiswa) dan seluruh jajaran civitas akademika Unibraw. "Begitu konsep disetujui, semuanya telah siap dengan perubahan ini," harap Bambang. (nen) http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_radar&id=84385&c=88

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID