Prasetya Online

>

Berita UB

Kursus Keuangan Daerah (KKD) dan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan (KKDK) 2012

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh prasetyaFEB pada 29 Mei 2012 | Komentar : 0 | Dilihat : 2991

Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah (PK2ND) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB-UB) menyelenggarakan Kursus Keuangan Daerah (KKD) dan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntans Keuangan Daerah (KKDK). Kegiatan ini dipusatkan di dua tempat yakni Ruang A3 Gedung A dan Gedung PPA Lama FEB-UB.

KKD dan KKDK diselenggarakan untuk mengasah sumber daya manusia dari elemen pemerintahan yang berkompetensi mengelola keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja/pembiayaan, penatausahaan/akuntansi keuangan daerah yang berbasis anggaran dan sesuai peraturan berlaku serta pertanggungjawaban keuangan berdasar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Peserta KKD dan KKDK adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memenuhi persyaratan dan tidak dikenakan pungutan biaya sama sekali. Seluruh peserta berasal dari berbagai dinas yang tersebar di berbagai propinsi di tanah air. Pelaksanaan kursus ini terbagi menjadi beberapa angkatan yakni: Angkatan XI: 20 Mei - 23 Juni 2012; Angkatan XII: 21 Mei - 24 Juni 2012 sementara KKD: Angkatan XI: 9 September - 23 Oktober 2012 dan XII: 16 September - 30 Oktober 2012.

Bertindak sebagai pemateri kursus yaitu tenaga pengajar (Dosen FEB-UB), praktisi profesional, tim Kementerian Keuangan, tim Kementerian Dalam Negeri dan Tim Badan Pemeriksa Keuangan. Materi KKD dan KKDK yang disampaikan oleh pemateri meliputi tata kelola keuangan dan akuntansi daerah untuk pelaksanaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Salah satu panitia, Komarudin Achmad, SE, M.Si, Ak menyatakan bahwa KKD dan KKDK sangat penting dalam usaha peningkatan kinerja pemerintahan saat ini. Menurut dosen FEB ini, pemerintahan butuh orang yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan dan akuntansi, karena selama ini SDM yang ada belum memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Banyak pegawai, contohnya dari Rumah Sakit, Dinas Pekerjaan Umum dan kedinasan lain yang belum menguasai betul bidang ini. "Prinsip akuntabilitas dan transparansi masih tidak jelas," katanya. Kursus ini merupakan sarana untuk melatih SDM pemerintahan dibidang keuangan dan akuntansi agar kedepannya diperoleh SDM yang lebih terampil dibidang tersebut. [arf/ris/nok]

 

Artikel terkait

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID