Prasetya Online

>

Berita UB

Kedudukan TAP MPR Pasca Penetapan UU No.12 Tahun 2011

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF Versi Word
Dikirim oleh humas3 pada 10 Agustus 2012 | Komentar : 2 | Dilihat : 9401

lokakarya Empat Pilar Kehidupan Bernegara
lokakarya Empat Pilar Kehidupan Bernegara

Kedudukan TAP MPR Pasca Penetapan UU No.12 tahun 2011 hingga saat ini masih menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, sebelum UU No.12 tahun 2011 diberlakukan, berdasar UU No.10 tahun 2004, Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat secara umum. Demikian materi inti yang dibahas dalam lokakarya Empat Pilar Kehidupan Bernegara "Kajian Terhadap Kedudukan TAP MPR Pasca Penetapan UU NO.12 Tahun 2011, di hotel Santika, Jumat (10/8).

PR II, Warkum Sumitro, SH.,MH dalam pembukannya mengatakan bahwa paska reformasi terjadi perubahan fundamental sistem ketatanegaraan yang mengubah status MPR yang kedudukannya setara dengan BPK dan MA. Perubahan status ini membuat produk hukum yang dihasilkan oleh MPR juga berubah.

Salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh MPR adalah Ketetapan MPR atau TAP MPR yang merupakan bentuk putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan.

Anggota Fraksi Partai Golkar KH Muhammad Busro Suhud mengatakan bahwa TAP MPR menimbulkan banyak kontroversi bahkan seorang guru besar Hukum Tata Negara ada yang menyebutnya sebagai barang haram.

Sementara itu, Doktor FH UB Muchamad Ali Safa'at, SH., MH mengatakan bahwa karena konstruksinya, MPR sudah tidak bisa membuat lagi TAP MPR.

"Jika MPR membuat ketetapan siapa yang akan melaksanakan?karena kedudukan MPR saat ini sudah sederajat dengan BPK dan MA, contohnya,katanya.

Muchamad Ali Safa'at, SH., MH menambahkan bahwa meskipun MPR tidak lagi berwenang membentuk Ketetapan,namun masih terdapat kategori Tap MPR yang masit tetap berlaku dan tidak dapat dicabut atau diganti dengan undang-undang, serta kategori Tap MPR yang dapat masih berlaku sepanjang belum diatur dalam UU.

Ketetapan-ketatapan MPR yang masih tetap berlaku dan tidak dapat dicabut atau diganti dengan undang-undang adalah: Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Yang merupakan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan  faham atau ajaran Komunis/Marxisme Lenisme.

Kedua adalah TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.

Sebaliknya, berbeda pendapat dengan Muchamad Ali Safa'at, SH., MH, Busro Suhud mengatakan bahwa kedudukan Tap MPR sangat relevan dan memiliki nilai strategis dalam sistem hukum ketatanegaraan karena yang diatur dalam Tap MPR menyangkut hal-hal fundamental yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lokakarya yang dihadiri oleh 75 peserta tersebut menghadirkan sejumlah pemateri, seperti Muchamad Ali Safa'at, SH., MH, KH Muhammad Busro, Dr Ibnu Tricahyo SH MH, dan Dr Jazim Hamidi SH MH. [Oky]

Artikel terkait

Komentar

Dikirim oleh Komunitas Pancasila pada 13 Agustus 2012.

Salam Pancasila. secara pribadi saya berpendapat bahwa bangsa Indonesia menghadapi problematika kebangsaan dan ketatanegaraan. Acara semacam ini sangat penting untuk diselenggarakan secara berkelanjutan. artinya tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi semata akan tetapi juga implementasinya.Sukses selalu Pancasila Garda Ideologi Bangsa http://4pilarbangsa.com/

Dikirim oleh Pusat Kajian Konstitusi pada 13 Agustus 2012.

Salam Konstitusi Problematika TAP yang di bahas saat ini memang penting dari sisi teoriti namun dari sisi aplikasinya belum ada ancaman yang berarti. Namun demikian kajian-kajian semacam ini diperlukan agar perguruan tinggi dan masyarakat semakin tercerahkan Selamat HUT 17 Agustus 2012

Kirim komentar Anda

Gunakan ID