Disertasi Wartiningsih: Kebijakan Formulasi sanksi Pidana bagi Pejabat Kehutanan

Dikirim oleh humas3 pada 07 September 2012 | Komentar : 0 | Dilihat : 2422

Dr. Wartiningsih, SH., M.Hum
Dr. Wartiningsih, SH., M.Hum
Karena keprihatinannya terhadap banyaknya keterlibatan pejabat kehutanan dalam tindak pidana kehutanan, Dr. Wartiningsih, SH., M.Hum mengangkat hal tersebut dalam disertasinya yang berjudul "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana bagi Pejabat Kehutanan yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan jabatan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan". Ujian disertasi ini digelar Rabu (5/9), di Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya (UB).

Terhadap perkara-perkara tersebut sebagian besar ditanggulangi dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, kalaupun dengan Undang-undang Kehutanan bukanlah dalam kualitasnya sebagai pejabat. Hal tersebut disebabkan memang secara normatif UU Kehutanan belum mengatur norma dan sanksi pidana jika ada pejabat yang melakukan tindak pidana kehutanan dalam kapasitasnya sebagai pejabat. Penelitian disertasi ini mengkaji pentingnya diatur tentang sanksi bagi pejabat yang melanggar perintah atau larangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Perbuatan pejabat yang dilarang bervariasi di masing-masing negara. Di Indonesia, pada UU PPLH, larangan bagi pejabat yang sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin dan penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan izin tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan. UU Kehutanan, belum diatur larangan bagi pejabat yang berwenang mengeluarkan izin. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan, yaitu larangan tentang pejabat yang menerbitkan dokumen pengangkutan dan penggunanya yang tidak memenuhi persyaratan prosedur yang berlaku.

UU PPLH mengatur sanksi bagi pejabat adalah pidana penjara dan denda. UU Kehutanan belum mengatur tentang sanksi bagi pejabat yang memberikan izin tanpa memenuhi persyaratan yang tertuang dalam undang-undang. Sedangkan dalam Permenhut yang mengatur tentang sanksi admnistrasi mulai dari peringatan sebanyak tiga kali, pemberhentian sebagai Pegawai Penatausahaan Hasil Hutan, dan sanksi lain sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Berdasarkan hasil analisis yang didasarkan pada pertimbangan yuridis, teoritik, sosiologis, dan filosofis maka jenis perbuatan pejabat yang dapat dikriminalisasi adalah yang berkaitan dengan pengawasan, penerbitan perizinan usaha dan/atau kegiatan bidang kehutanan, penerbitan dokumen pengangkutan dan penggunaannya, membuat pernyataan palsu, menghilangkan dokumen dan menyembunyikan infomasi yang berkaitan dengan penatausahaan hasil hutan, serta menjalankan usaha bidang kehutanan. Bentuk pertanggungjawabannya adalah individual responsibility dan bertanggung jawab berdasarkan kesalahan pribadi (liability based on fault). Jenis sanksi yang diancamkan adalah pidana penjara, denda, dan ganti rugi sebagai pidana tambahan.

Majelis penguji yang terlibat dalam disertasi ini adalah Prof. Dr. Madhe Sadhi Astuti, S.H (Promotor), Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S (Ko-Promotor), Prof. Dr. Kresno Adi, S.H., M.S (Ko-Promotor), Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., dan Dr. Sarwirini, S.H., M.S. [mita]

 

Artikel terkait