Disertasi Ufie Ahdie: Perlindungan Hukum Untuk Anak Pascaperceraian

Dikirim oleh humas3 pada 21 Februari 2011 | Komentar : 0 | Dilihat : 4198

Promovendus: Lutfi Ahdie
Promovendus: Lutfi Ahdie
Jika ingin membangun sebuah negara maka keluarga harus dibangun sebaik-baiknya. Tanpa membangun keluarga mustahil akan tercapai pembangunan negara. Pernyataan ulama tersebut mengawali latar belakang penelitian disertasi Ufie Ahdie, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum mengenai "Perlindungan Hukum Untuk Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama". Dihadapan majelis sidang, pada Rabu (16/2) ia mempertahankan disertasi tersebut. Perlindungan anak pascaperceraian menurutnya penting mengingat kecenderungan naiknya angka perceraian setiap tahunnya. Berdasar data Biro Pusat Statistik (BPS), pada 2009 angka perceraian yang diputus mencapai 250000 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 220000. Diantara faktor penyebab terbesar dari tingginya angka perceraian tersebut adalah tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga dan tidak ada tanggung jawab.

Dalam penelitiannya Ufie Ahdie memfokuskan tentang regulasi perlindungan hukum untuk nafkah anak pascaperceraian dalam kompetensi pengadilan agama. Terdapat tiga isu hukum yang dibahas, pertama bagaimana perlindungan hukum untuk nafkah anak pascaperceraian di pengadilan, kedua Apakah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perlindungan hukum untuk nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama telah mengakomodasi tujuan hukum dan ketiga bagaimana konstruksi hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum untuk anak pascaperceraian di Pengadilan Agama.

Menurutnya materi regulasi perlindungan hukum untuk anak dalam kompetensi Pengadilan Agama harus mampu menempatkan orang pada hak dan kewajibannya secara proporsional. Dalam konteks permasalahan nafkah untuk anak, kata dia, harus diselesaikan secara komprehensif dengan memberikan hak-hak anak secara utuh dan memberikan tanggung jawab kepada orang tua khususnya ayah yang mampu untuk memenuhi segala kewajibannya terhadap anak baik sebelum maupun setelah bercerai.

Materi regulasi perlindungan hukum untuk anak dalam kompetensi Pengadilan Agama menurutnya juga harus lebih berkekuatan eksekutorial dan mengikat dengan muatan sanksi pidana bagi orang yang melanggarnya. Dalam konteks penelitian ini adalah orang tua (ayah) yang mampu dan dengan sengaja tidak memberikan nafkahnya untuk anak yang telah ditetapkan oleh hukum. Tujuan yang ingin dicapai dari muatan pidana ini adalah mengoptimalkan aspek hukum yang bersifat preventif dan represif, mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta sebagai upaya terakhir dalam rangka penegakan hukum.

Setelah mempertahankan disertasi dihadapan majelis penguji, Ufie Ahdie dinyatakan layak menyandang gelar doktor dengan predikat sangat memuaskan. Ia menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya selama 4 tahun 5 bulan. Majelis penguji yang terlibat dalam sidang disertasi ini meliputi Prof. Dr. Thohir Luth, MA (promoter), Dr. Isrok, SH, MS dan Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH, MH (ko-promotor), Prof. Dr. Mochammad Munir, SH; Dr. Sihabuddin, SH, MH; Dr. Jazim Hamidi, SH, MH serta Prof. Dr. H. Muchsin, SH (Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia). [nok]

 

Artikel terkait