Prasetya Online

>

Berita UB

Disertasi Rony Yakub: Representasi Etnis dalam Rekrutmen Birokrasi Daerah

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF Versi Word
Dikirim oleh prasetya1 pada 11 Mei 2007 | Komentar : 0 | Dilihat : 1107

Rony Yakub
Rony Yakub
Konsensus etnis telah mempengaruhi keputusan pemerintah daerah agar senantiasa mempertimbangkan untuk merepresentasikan etnis dalam rekrutmen pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang multietnis. Implementasi kebijakan rekrutmen pengangkatan pejabat yang merepresentasikan etnis, telah mengakibatkan tumbuhnya semangat nasionalisme, ethnocentrisme, dan primordialisme etnis dalam rekrutmen pengangkatan pejabat di birokrasi pemerintahan sehingga terjadi deviasi birokrasi dalam implementasi kebijakan rekrutmen pengangkatan pejabat eselon I dan II di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Konsensus etnis menjadi dasar pertimbangan karena lahir berdasarkan ikatan moral dan kepercayaan masyarakat yang diikat dalam kepercayaan dan kearifan budaya lokal yang berada di lingkungan pemerintahan daerah yang multietnis.
Permasalahan ini dijabarkan oleh Rony Yakub dalam ujian akhir disertasinya yang berjudul ?Representasi Etnis dalam Implementasi Kebijakan Rekrutmen Pengangkatan Pejabat Eselon I dan II di Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara? yang berlangsung di Gedung Fakultas Ilmu Administrasi Unibraw, Jumat, (11/5). Lebih lanjut diungkapkannya, kesepakatan yang melahirkan konsensus etnis ini telah menggambarkan adanya wujud pemerintahan daerah yang berada di tengah-tengah masyarakat multietnis sehingga pemerintah mengambil langkah strategis dengan merepresentasikan etnis dalam pengangkatan pejabat di birokrasi pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan agar pemerintahan daerah mendapat dukungan legitimasi dari masyarakat lokal terhadap kekuasaannya.
Dijelaskan Rony, birokrasi representasi lebih fokus untuk melegitimasi kekuasaan politik birokrasi yang sesuai dengan konteks nilai-nilai demokrasi. Prinsip utama dari birokrasi representasi adalah birokrasi pemerintahan daerah yang mencerminkan keanekaragaman komunitas dalam merespon kepentingan-kepentingan semua kelompok dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. Menurut Rony, artinya birokrasi representasi lebih mengembangkan keseimbangan dan semangat demokrasi dengan merepresentasikan masyarakat lokal dalam kekuasaannya. Kekuasaan yang dilaksanakan berdasarkan kekuatan representasi etnis lokal dengan mengakomodasikan etnis, gender, demografis, dan geografis ke dalam birokrasi pemerintah dengan penuh kearifan.
Birokrasi representasi telah memperlihatkan bahwa lembaga publik yang dikenal memiliki dimensi politik telah melahirkan kebijakan publik yang sesuai dengan sistem pemerintahan yang berada di tengah-tengah masyarakat yang multietnis. Sehingga tergambarkan bahwa praktik birokrasi representasi telah melahirkan politisasi dalam birkorasi pemerintahan (The Politics of Bureaucracy).
Penelitian ini menetapkan permasalahan sebagai berikut. Pertama, mengapa konsensus etnis menjadi dasar pertimbangan dalam implementasi kebijakan rekrutmen pengangkatan pejabat dan bagaimana sehingga etnis lokal terepresentasi dalam pengangkatan jabatan eselon I dan II di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara? Kedua, bagaimana implementasi kebijakan dalam rekrutmen pengangkatan pejabat eselon I dan II di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara? Ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam rekrutmen pengangkatan pejabat eselon I dan II di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara? Rony Yakub berusaha mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga dengan menggunakan metodologi postpositivisme phenomenologik-naturalistic, yakni metodologi yang bersifat kualitatif melalui pendekatan fenomenologi alamiah yang menggunakan teori representative bureaucracy sebagai grand teorinya.
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa teori representative bureaucracy didominasi oleh adanya representasi ideologi politik partai dalam rekrutmen pengangkatan pejabat eselon I sehingga secara teoritis representative bureaucracy yang merepresentasikan etnis, gender, dan geografis telah berkembang menjadi adanya representasi partai politik dalam birokrasi pemerintah daerah sedangkan untuk eselon II peran etnis lebih dominan dalam pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga tetap mendukung terhadap representative bureaucracy yang merepresentasikan etnis dalam birokrasi pemerintah daerah. Peran etnis tersebut diakibatkan olah adanya konflik dalam birokrasi yang mengakibatkan lahirnya konsensus etnis lokal. Dimana rekrutmen pengangkatan pejabat harus merepresentasikan etnis lokal dalam jabatan di pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan bahwa birokrasi representasi yang ada di daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berkembang lebih rasional karena lebih cenderung mengarah kepada kualitas dan aturan dalam mengimplementasikan kebijakan rekrutmen pengangkatan pejabat eselon I dan II di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Drs Rony Yakub MSi adalah sarjana lulusan Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta (1995), dan meraih magister sains adminitrasi dari Universitas Gadjah Mada (2001). Pria kelahiran 40 tahun silam yang beristrikan Hamrillah SP ini memiliki dua orang putra. Ujian disertasi Rony Yakub dipromotori oleh Prof Dr M Irfan Islamy MPA dengan kopromotor Prof Dr Sjamsiar Sjamsuddin dan Prof Dr Sumartono MS. Dosen penguji terdiri dari Prof Dr Soesilo Zauhar MS, Prof Dr Jacob Warella MPA, dan Prof Dr Salladien. Selain itu, dihadirkan pula penguji tamu dari Universitas Jember, Prof Dr Kabul Santoso MS.
Dalam yudisium Rony Yakub dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu administrasi dengan predikat sangat memuaskan. [bhm]

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID