Prasetya Online

>

Berita UB

Disertasi Repowijoyo: Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF Versi Word
Dikirim oleh humas1 pada 22 Januari 2010 | Komentar : 0 | Dilihat : 8218

Sugeng Repowijoyo
Sugeng Repowijoyo
Pemegang saham minoritas umumnya berada pada posisi yang lemah, karena pemegang saham minoritas mempunyai kepentingan yang cukup besar terhadap perseroan terbatas, sehingga pemegang saham mayoritas ini cenderung untuk memonopoli pelaksanaan jalannya perseroan terbatas. Perlindungan hukum menjadi isu yang penting untuk diangkat pada era global ini. Prinsip keterbukaan menjadi inti pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Disamping itu, peraturan pasar modal yang rumit pengaturannya belum sepenuhnya ditegakkan.
Demikian yang disampaikan Sugeng Repowijoyo dalam disertasi yang dipertahankan dihadapan penguji Senin (18/01) dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas Terbuka Di Pasar Modal" untuk mendapatkan gelar doktor dari Program Doktor Ilmu Hukum dari fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya . Repowijoyo saat ini selain menjadi dosen juga dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya.
Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas berupa pemberian hak-hak yang dijamin oleh UU Perseroan Terbatas tahun 2007, akan tetapi dalam ketentuan-ketentuan tersebut belum cukup untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Interaksi yang terjadi antara pemegang saham dengan PT, bahwa pemegang saham mayoritas sering menggunakan kekuasaan voting right berdasarkan majority rule dan prinsip one share one vote yang dapat mengalahkan pemegang saham minoritas. Hal ini lah yang melatarbelakangi disertasi yang diujikan dihadapan tim dosen penguji antara lain, Prof. Dr. Moch. Munir, S.H., Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Dr. Sukarmi, S.H., M. H., Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., Dr. A. Rahmad Budiono, S.H., M.H., Prof. Dr. Made Sudarma, S.E., M.M., Ak., danProf. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.. Sedangkan Promotor dalam ujian disertasi tersebut adalah, Prof. Dr.Moch. Munir,S.H., Dr. Sihabudin, S.H., M.H., dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H..
Dari hasil penelitian yang dilakukan Repowijoyo disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan pada pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas terbuka di pasar modal berupa dua bentuk perlindungan hukum yaitu, preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan untuk mencegah adanya sengketa. Perlindungan ini telah termaktub di dalam UUPT 2007 dan UU Pasar Modal 1995. UUPT 2007 mengatur hak-hak pemegang saham minoritas yang berupa hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, hak suara dalam rapat umum pemegang saham, dan hak appraisal, akan tetapi dalam ketentuan-ketentuan tersebut belum cukup melindungi kepentingan pemegang saham minoritas karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas untuk memonopoli jalannya perusahaan. Selain itu, ketentuan UUPM 1995 juga mengatur prinsip transparansi atau keterbukaan yang wajar dan efisien, penyampaian informasi secara tepat dan mudah. Dalam ketentuan tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan perbuatan curang dalam penjualan saham dan merugikan investor, karena UUPM 1995 dianggap masih sumir atau tidak cukup terperinci. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, agar tercapai penyelesaian yang adil. Hal ini diatur dalam pasal 97 ayat (6) UUPT 2007 bahwa gugatan bagi pihak yang dirugikan harus mewakili sekurang-kurangnya 10% saham perseroan yang telah dikeluarkan. UUPM 1995 pun mengatur perlindungan hukum represif di dalam pasal 111 yaitu hak untuk melakukan gugatan bagi pihak yang dirugikan dengan tidak dibatasi besarnya jumlah penggugat.
Selain meneliti konsep perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, Repowijoyo juga memformulakan konsep ke depan untuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Konsep ini antara lain mencakup dua hal pertama, menentukan sasaran terhadap pasar modal dengan mempertimbangkan kecenderungan pasar modal global dan gambaran umum perkembangan pasar modal Indonesia serta tantangan yang dihadapi yang terdiri dari memperkuat pengawasan pasar modal, meningkatkan kepastian hukum di pasar modal, meningkatkan peran dan kualitas pelaku pasar modal, memperluas alternative investasi dan pembiayaan di pasar modal, serta mengembangkan pasar modal berbasis syariah. Kedua, berdasarkan fungsi dan wewenang Bapepam yang demikian besar sesuai UUPM 1995 sudah selayaknya Bapepam menjadi lembaga independen non departemen yang bertanggung jawab langsung pasapresiden, agar dapat menjaga independensi.[ai]

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID