Prasetya Online

>

Berita UB

Disertasi I Ketut Westra: Kedudukan Hukum Perusahaan Daerah Sebagai BUMD untuk Menigkatkan Pendapatan Asli Daerah

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF Versi Word
Dikirim oleh humas3 pada 30 Agustus 2012 | Komentar : 0 | Dilihat : 2922

Perusahaan Daerah sebagai badan hukum merupakan subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang bersifat memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, serta memupuk pendapatan, yang tidak mengutamakan mencari keuntungan semata, melainkan ditujukan kepada terwujudnya fungsi pelayanan umum. Demikian dikatakan I Ketut Westra dalam disertasinya yang berjudul "Kedudukan Hukum Perusahaan Daerah Sebagai Badan Usaha Milik Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah". Ujian terbuka disertasi ini digelar Sabtu (11/8), di Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya (UB).

Menurut Westra, Perusahaan Daerah dewasa ini memiliki kedudukan, peran dan fungsi strategis sebagai sumber keuangan daerah namun belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Perusahaan Daerah dalam kedudukannya sebagai sumber keuangan daerah belum dapat menjalankan fungsi ekonominya secara optimal, dikarenakan perusahaan daerah masih bersifat dwi fungsi (public service dan profit oriented), belum dikelola secara profesional dan bentuk usaha perusahaan daerah tidak sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Mengingat Perusahaan Daerah berada pada dua ranah hukum yaitu hukum publik dan hukum privat, maka kewenangan dan tanggung jawab berkaitan dengan perusahaan daerah meliputi: Ranah hukum publik pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap segala kegiatan, penguasaan dan pengurusan perusahaan daerah, sepanjang berkaitan dengan pembentukan, kepemilikan modal, dan pengawasan perusahaan daerah. Sedangkan Ranah hukum privat direksi selaku organ perusahaan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan daerah dalam hal berinteraksi dengan pihak ketiga seperti mengadakan perjanjian, mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Majelis penguji yang terlibat dalam disertasi ini adalah Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MH (Promotor), Prof. Dr. Made Arya Utama, SH., MH (Ko-Promotor), Dr. Sihabudin, SH., MH (Ko-Promotor), Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS., Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU., Dr. Bambang Winarno, SH., SU., dan Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH., SU.

I Ketut Westra lahir di Klungkung, 17 September 1958. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Udayana dan S2 Hukum Bisnis di Fakultas Hukum UNPAD Bandung. Suami dari Ni Gusti Alit Widiari, SE ini dikaruniai dua putra yaitu Ni Putu Widya Nandasari dan I Made Yoga Agastya. Saat ini I Ketut Westra berprofesi sebagai dosen di FH Universitas Udayana Bali. [mita]

Artikel terkait

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID