Prasetya Online

>

Berita UB

Disertasi Busyra Azheri: CSR dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF Versi Word
Dikirim oleh humas1 pada 19 Februari 2010 | Komentar : 0 | Dilihat : 5553

Busyra Azheri
Busyra Azheri
Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengn Corporate Social Responsibility (CSR) mengalami pergeseran makna, asas, dan konsep dari bersifat voluntary menjadi mandatory. Untuk itu diperlukan sebuah analisa dan pengkritisan dalan rangka perumusan konsep pembangunan hukum perumusan konsep pembangunan hukum perusahaan berkaitan dengan pengaturan CSR, khususnya di bidang pertambangan.
Demikian disampaikan oleh Busyra Azheri dalam disertasinya yang berjudul "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat". Ujian terbuka disertasi dilaksanakan di gedung Pasca Sarjana UB, Kamis (18/02). Tim promotor dalam ujian ini adalah Prof.Dr.Moch.Munir,SH; Prof.Dr.I Nyoman Nurjaya,SH,MH; Dr.Sukarmi,SH,MH. Sedangkan tim dosen penguji terdiri dari Prof.Dr.M.Zaidun,SH,MS; Dr.Sihabudin,SH,MH; Dr.Suhariningsih,SH,SU; dan Dr.A.Rachmad Budiono, SH,MH. Hadi juga sebagai penguji tamu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Prof.Dr.H.Elwi Danil,SH,MH.
Busyra melaksanakan penelitiannya di Sumatera Barat yang masih memegang hukum adat, terutama berkaitan dengan hak ulayat. Di daerah tersebut juga marak aktivitas pertambangan baik yang legal maupun ilegal sehingga menimbulkan dampak lingkungan.
Menurut Busyra, pronsip CSR sebenarnya sudah diakomodasi di dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagai pengganti UU Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, tetapi masih bersifat implisit dan atau sumir kecuali pada pasal tentang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar lingkungan pertambangan. Prinsip CSR yang terdapat dalam UU Minerba berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP dan IUPK yang sejalan dengan konsep Triple Bottom Line (3BL) meliputi 3 aspek, yaitu bidang ekonomi 3 prinsip (human capital, kemitraan, dan good corporate governance (GCG)), bidang sosial 3 prinsip (human capital, pendidikan , dan informasi publik), dan bidang lingkungan 5 prinsip (standarisasi, keterbukaan, pencegahan perusakan lingkungan, ramah lingkungan, dan taat hukum).
Penerapan CSR di bidang pertambangan bersifat dual system. Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerapannya telah bersifat keharusan (mandatory) dalam makna kewajiban hukum (legal obligation), karena telah diatur sedemikian rupa. Sedangkan bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), penerapan CSR masih bersifat sukarela (voluntary) meskipun telah diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dengan motif reaktif dalam bentuk kedermawanan (charity). Namun untuk aspek lingkungan menunjukkan apresiasi yang bagus terlihat dari pola reklamasi lahan bekas tambang yang mereka lakukan dalam bentuk backfilling.
Pengaturan CSR sebagai bagian dari lingkup hukum perusahaan, khususnya bidang pertambangan masih bersifat implisit dan tidak konsisten. Untuk itu dibutuhkan suatu konsep pengaturan yang jelas dan tegas sejalan dengan cita hukun (rechtsidee) sebagaimana terkandung dalam Pembukaan, dan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Konsep pembangunan hukum dalam bentuk PP tentang CSR, khususnya di bidang pertambangan merujuk pada asas pembnetukan hukum, yaitu harmonisasi, kepastian, tanggung jawab, keberlanjutan, keadilan dan kesejahteraan. Sedangkan substansinya sendiri mengatur tentang bentuk perusahaan, bidang usaha, ruang lingkup, prosentase dana, pola pendistribusian, lembaga pengawas, sifat laporan, penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).
Busyra menyarankan agar perusahaan dalam penerapan CSR melibatkan pihak ke tiga, baik sebagai konsultan, mitra kerja dan atau pelaksana sekaligus agar CSR terlaksana secara efektif dan efisien. Pemerintah juga semestinya melakukan pendekatan secara struktural dan emosional dengan berbagai asosiasi dunia usaha agar terbentuk visi yang sama terhadap CSR dan membentuk komisi tentang CSR atau sejenisnya.
Busyra Azheri, lahir di Guguk Tinggi, Sumatra Barat, 18 Nopember 1969. Ia adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak 1994. Setelah menyelesaikan pendidikan S3 dalam waktu 3 tahun 6 bulan, ia berhak menyandang gelar doktor ilmu hukum. [fjr]

Artikel terkait

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID