Prasetya Online

>

Berita UB

Dirjen Perikanan Tangkap: Minapolitan Tidak Dimulai dari Nol

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF
Dikirim oleh humas3 pada 11 November 2010 | Komentar : 0 | Dilihat : 4749

Dr. Ir. Dedy H. Sutisna, M.Si
Dr. Ir. Dedy H. Sutisna, M.Si
Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan. Program yang mulai dijalankan Pemerintah Republik Indonesia (RI) sejak 2009 ini merupakan upaya untuk merevitalisasi sentra produksi perikanan dan kelautan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan rakyat. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, Dr. Ir. Dedy H. Sutisna, M.Si dalam seminar Nasional Himpunan Mahasiswa Perikanan Tangkap Indonesia (Himpatindo) bertajuk "Minapolitan dan Pengembangan Daerah Pesisir. Kegiatan ini diselenggarakan pada Kamis (11/11) di gedung PPI UB. Minapolitan, tambah Dedy, bukan dibangun dari nol melainkan dari kondisi yang secara natural sudah terjadi tapi belum teratur dan belum lengkap. "Sehingga pemerintah tinggal mengatur dan melengkapi", ungkap Dedy. Beberapa persyaratan menjadi minapolitan diantaranya komitmen daerah, komoditas unggulan, memenuhi persyaratan untuk mengembangkan komoditas unggulan, ada kesesuaian renstra dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kelayakan lingkungan serta terdapat unit produksi, pengolahan dan pemasaran. Di Jawa Timur, dua kawasan yang telah memproklamirkan diri sebagai minapolitan adalah Muncar Banyuwangi dan Tamperan Pacitan.

Mahasiswa yang tergabung dalam Himpatindo menyimak pemateri seminar
Mahasiswa yang tergabung dalam Himpatindo menyimak pemateri seminar
Dengan prinsip terintegrasi, efisien serta adanya percepatan pembangunan, produksi dan industri, tambah Dedy, minapolitan memiliki tiga basis utama yakni budidaya, perikanan tangkap dan garam. Lebih lanjut, alumni IPB ini pun merinci berbagai kawasan minapolitan di Indonesia. Untuk basis perikanan tangkap adalah Belawan Sumatera Utara, Sungai Liat (Bangka Belitung), Pelabuhan Ratu jawa Barat, Cilacap Jawa Tengah, Bitung Sulawesi Utara dan Ternate Maluku Utara. Sementara untuk budidaya adalah Muaro Jambi dan Kampar Riau (ikan patin), Bogor Jawa Barat (lele), Banyumas Jawa Tengah (gurame), serta Morowali Sulawesi Tengah, Sumbawa NTB dan Sumba NTT (rumput laut). Cirebon, Indramayu, Rembang, Sumenep, dan Pamekasan merupakan minapolitan untuk garam.

Dengan pembiayaan terintegrasi yang melibatkan unsur pemerintah, swasta dan perbankan, minapolitan ini dijalankan dengan kerjasama lintas sektor. Melalui program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) misalnya, pemerintah telah memberikan insentif kepada nelayan, pembudidaya, pengolah perikanan dan kabupaten/kota yang memiliki potensi. Insentif tersebut diantaranya berupa paket peralatan dan operasional penangkapan, paket sarana produksi budidaya serta paket sarana pengolahan perikanan. "Insentif ini merupakan rangsangan untuk pengembangan kawasan sentra pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing perikanan dan kelautan", kata dia.

Minapolitan ini, disampaikan Dedy, merupakan salah satu realisasi dari program revolusi biru yang digalakkan Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia yang salah satu pilarnya adalah mengubah pola pikir daratan ke maritim. Dengan visi menjadi penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar pada 2015, pihaknya tidak akan mendongkrak semua komoditas melainkan hanya akan memprioritaskan pada komoditas yang telah unggul. Dari catatan Dedy, berikut adalah komoditas unggulan Kelautan dan Perikanan Indonesia di dunia, untuk perikanan tangkap, tuna (ranking 4), udang (ranking 6), rumput laut (ranking 1), teri medan (ranking 1), dan rajungan (ranking 1). Sementara prioritas untuk perikanan budidaya adalah nila, patin, dan lele.

Pemateri lainnya yang juga hadir dalam kesempatan tersebut adalah Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya (FPIK-UB), Ir. Darmawan Ockto, M.Si. Dalam paparannya, ia mengenalkan paradigma baru yang patut diperhatikan dalam perencanaan kawasan minapolitan yakni Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM). EAFM, terangnya, adalah suatu pendekatan ekosistem untuk perikanan yang berusaha menyeimbangkan tujuan sosial dengan memperhatikan pengetahuan dan ketidakpastian yang terdapat pada sumberdaya biotik, abiotik dan manusia sebagai komponen ekosistem dan interaksi mereka, serta menerapkan pendekatan yang terintegrasi untuk perikanan dalam batas-batas ekologis yang berarti. Tujuan utama paradigma ini adalah merencanakan, mengembangkan dan mengelola perikanan sedemikian rupa sehingga memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat tanpa mengganggu kesempatan generasi mendatang untuk memperoleh manfaat dari berbagai barang dan jasa yang diberikan ekosistem laut. "Paradima ini memiliki beberapa refomasi tradisi dengan penekanan bahwa bisnis adalah milik masyarakat", katanya. Tradisi tersebut adalah bergantung pada alam dan bekerjasama dengan alam melalui rekayasa teknologi dan kelembagaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, stabilitas/keberlanjutan serta equity.

Turut hadir juga menyampaikan pandangannya dalam seminar yang diikuti 130 peserta yang meliputi unsur akademisi, praktisi, birokrat dan mahasiswa ini adalah Dr. Ir. Bambang Ali Nugroho, MS, DAA, Dr. Ir. Anton Efani, MS serta H. Purnomo (pengusaha pakan). [nok]

 

Artikel terkait

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID