Prasetya Online

>

Berita UB

Andi Mattalata: "Dibutuhkan Tenaga Profesional Perancang Peraturan Perundang-Undangan"

Versi Cetak Versi PDF Versi RTF Versi Word
Dikirim oleh prasetya1 pada 03 Juni 2009 | Komentar : 0 | Dilihat : 2575

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalata, SH., MH.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalata, SH., MH.
Peresmian Lembaga Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Peresmian Lembaga Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Dimasa yang akan datang DPR diharapkan dapat lebih proaktif dalam proses pembentukan Undang-Undang guna mewujudkan sistem hukum nasional berdasar Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran kekuasaan pembentuk Undang-Undang dari presiden ke tangan DPR melalui amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan. Salah satu akibatnya adalah dibentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perubahan ini mempertegas pemisahan kekuasaan negara dalam rangka menciptakan checks and balances dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Demikian terungkap dalam paparan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalata, SH, MH dihadapan peserta kuliah umum "Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Mengakhiri Masa Transisi Demokrasi di Indonesia". Acara ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di gedung widyaloka pada Rabu (3/6) dan diikuti 400 peserta yang terdiri dari mahasiswa, LSM, perwakilan Depkumham, Muspida, serta militer dan Polri. Hal serupa, menurut Menteri juga harus dilakukan di tingkat daerah, dimana peran DPRD dan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan terutama terkait kualitas peraturan perundangan yang disusun.

Harmonisasi di Bidang Hukum
Pembenahan substansi hukum menurut Menkumham perlu diarahkan pada permasalahan terjadinya tumpang tindih, inkonsistensi serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terhambat peraturan pelaksanaannya. Dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2005, pembenahan ini menurutnya dilakukan melalui peninjauan dan penataan kembali dengan memperhatikan asas umum dan hierarkinya melalui harmonisasi. Harmonisasi ini terutama terkait dengan pertentangan antara peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah yang berimplikasi pada terhambatnya pencapaian kesejahteraan rakyat. Hal yang menjadi alasan perlunya harmonisasi ini, menurut Menkumham adalah karena peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari sistem hukum yang dapat diuji baik secara materiil maupun formal. Selain itu, alasan lainnya adalah guna menjamin proses peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum. Diterangkan Andi Mattalata, terdapat dua aspek yang perlu diharmoniskan yaitu yang berkenaan dengan konsepsi materi muatan serta teknik penyusunan yang meliputi kerangka peraturan perundang-undangan, ragam bahasa, bentuk dan hal-hal khusus. Dalam pelaksanannya, harmonisasi ini menurut Menteri mengalami beberapa kendala diantaranya egoisme sektoral masing-masing instansi terkait, kurangnya referensi yang dapat dijadikan bahan perbandingan atau analisis serta terbatasnya tenaga perancang peraturan perundang-undangan pada masing-masing instansi. Berkaitan dengan kurangnya tenaga profesi perancang perundang-undangan ini, secara khusus Menteri berupaya untuk membina, meningkatkan kapabilitas serta ketrampilan profesi yang kurang populer di masyarakat ini. Upaya tersebut, dirincinya melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta kerjasama dengan berbagai instansi (perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga negara, dll) dalam rangka meningkatkan pengetahuan tenaga perancang. Dalam kunjungannya ke Universitas Brawijaya, Menteri meresmikan berdirinya lembaga pendidikan keahlian perancangan peraturan perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Program ini merupakan hasil kerjasama antara FH dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Depkumham RI. Selain itu, Menteri berkesempatan pula menyaksikan penandatangan kerjasama antara Rektor UB dengan Kepala Badan SDM Depkumham serta kerjasama antara Lembaga Pendidikan keahlian perancangan perundang-undangan dengan Dirjen Peraturan perundang-undangan Depkumham RI. [nok]

Komentar

Kirim komentar Anda

Gunakan ID